Langkat,Wahananews.co | Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) di lingkup Pemerintahan Kota Binjai, Selasa (19/12/2023co). Rakorpem yang dilaksanakan di Aula Pemko Binjai ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Binjai H. Noor Sri Syah Alam Putra, ST, Ketua Bawaslu Kota Binjai M. Yusuf Habibi, S.Sos, Ketua KPU Kota Binjai Anton Indratno, Ketua Pengadilan Negeri Binjai Fauzi, SH, MH, para pimpinan OPD, Camat dan Lurah se-Kota Binjai, serta seluruh stakeholder terkait.
Wali Kota Binjai dalam sambutannya mengatakan bahwa Rapat Koordinasi Pemerintahan ini dilaksanakan sebagai media koordinasi antar pimpinan dan seluruh OPD di Kota Binjai dalam rangka menyampaikan informasi dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Baca Juga:
Wali Kota Binjai Pimpin Upacara Peringatan HUT PGRI ke-79 dan Hari Guru Nasional 2024
Wali Kota Binjai Amir Hamzah menyampaikan ada beberapa segmen yang menjadi perhatian khusus saat ini yaitu terkait penyebaran varian baru Covid-19 yang kembali ditemukan di tanah air. Dirinya menghimbau agar tetap waspada terhadap penyebaran dengan melakukan sosialisasi dan himbauan protokol kesehatan kepada masyarakat.
Kemudian terkait perkembangan harga bahan pangan, Wali Kota Binjai meminta kepada seluruh pihak terkait untuk tetap memperhatikan stabilitas kebutuhan pangan di masyarakat terlebih selama menyambut Natal dan Tahun Baru.
“Kita harus memastikan tercukupinya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di Kota Binjai selama menyambut natal dan tahun baru 2024”, ujarnya.
Baca Juga:
Membangun Semangat Kebersamaan dan Silaturahmi, Pemko Binjai Gelar Jalan Santai dan Coffee Morning
Selanjutnya, terkait persiapan menyambut Natal dan Tahun Baru, Wali Kota Binjai mengajak kepada seluruh pihak untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak menyelenggarakan perayaan malam tahun baru secara berlebihan guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat.
Wali Kota juga mengatakan perhelatan politik Pemilu Serentak di tahun 2024 mendatang akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi.
Menurutnya diperlukan penyatuan langkah agar pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang tidak menimbulkan ketegangan dan potensi konflik di masyarakat.
