WahanaNews-Langkat | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Senin (27/02/2023).
Rakor ini diikuti pula oleh Pj. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Binjai Joko Waskitono, Kadishub Binjai Chairin Simanjuntak, Kepala Inspektorat Kota Binjai Eka Edi Sahputra, Kadisnaker Perindag Kota Binjai Hamdani Hasibuan dan Kabag Perekonomian Setdako Binjai Andi Affandi di Binjai Command Center.
Baca Juga:
Pemko Binjai Perluas TPA Demi Tangani 150 Ton Sampah Harian
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Balikpapan pada 23 Februari lalu. Diantaranya terkait peningkatan konsumsi dan belanja masyarakat, PPKM telah dicabut sehingga mobilitas dan belanja masyarakat harus digenjot. Presiden juga meminta untuk memanfaatkan event-event seni dan olahraga, serta mempermudah perijinan untuk meningkatkan ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah harus lebih mempromosikan Desa Wisata untuk menyerap produk UMKM Daerah.
Tito juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi mencakup beberapa faktor yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah. Salah satunya yaitu Kepala Daerah harus terus memonitor setiap minggu dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Untuk 10 Kabupaten/Kota dengan IPH (Indeks Perkembangan Harga) tertinggi di Sumatera Utara, Kota Binjai masuk dalam peringkat ke-8 dengan IPH 4.13 % dengan komoditas andil terbesar pada beras, cabai merah dan ikan kembung.(red)
