WahanaNews-Langkat | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai menggelar sosialisasi kepada insan media cetak dan elektronik di Kafe Kolam Garden, Jalan Wijaya Kesuma, Kelurahan Pahlawan, Binjai Utara, Jum'at (30/9/2022).
Baca Juga:
Para Calon Walikota Dan wakil walikota Binjai Ikuti Pengundian Nomor Urut Pada Pemilu 2024
Dalam kesempatan ini, KPU Binjai mengundang Nara Sumber Kajari Binjai, M Husein Admaja dan Kasat Intelkam Polres, AKP Ruswandi sebagai narasumber dalam sosialisasi guna suksesnya Pemilu 2024.
Komisioner KPU Binjai, Robby Effendi yang membuka sosialisasi tersebut. "Dalam banyak kesempatan, pimpinan kami mengatakan kalau pemilu adalah sarana konflik yang legal. KPU sebagai menejer konflik, jangan menjadi penyebab konflik. Kami diajarkan oleh pimpinan untuk melakukan tahapan sesuai regulasi," kata Robby.
Dia menjelaskan, tahapan pemilu digelar mulai tahun 2023 mendatang. Sementara pelaksanaan pemilu dimulai pada 14 Februari 2024.
Baca Juga:
Pendaftaran Pasangan Calon Wali kota dan Wakil Wali kota Binjai Sudah ditutup
Namun demikian, hasil riset masih banyak yang belum tahu kalau pelaksanaan pemilu digelar pada 2024 mendatang.
"Alasannya karena rentang waktu masih jauh. Makanya dari itu, kami sosialisasikan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas bahwa ada Pemilu pada 14 Februari 2024," kata Robby.
"KPU tidak sendiri dalam melaksanakan kegiatan ini. Dari sisi pendanaan disupport pemerintah, pengamanan disupport TNI-Polri dan dari sisi hukum disupport kejaksaan," tambah Robby.
Dalam paparan Kasat Intelkam, AKP Ruswandi menjelaskan bahwa Polres Binjai telah melakukan pemetaan dalam menghadapi pemilu serentak pada 2024 mendatang. Mulai dari situasi keamanan hingga ancaman konflik yang sudah menjadi atensi khusus dari pimpinan Polri.
"Dalam menghadapi pemilu serentak, kami sudah melakukan pemetaan kerawanan dan potensi konflik serta deteksi dini sebagai upaya untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban," kata dia.
Adapun secara umum potensi yang bakal dihadapi Polri, kata Ruswandi seperti daftar pemilih tetap yang tidak akurat, penyelenggara tidak profesional hingga tak netral dan aparat pemerintah maupun keamanan yang berpotensi mendukung salah satu pasangan calon. "Penyelenggara yang tidak profesional sudah ada contohnya yang terjadi di Nias Selatan. Kemudian ambisius para caleg untuk memenangkan pemilu dengan menggunakan money politik. Lalu tidak tegas Bawaslu yang tebang pilih dan peraturan perundang-undangan yang multi tafsir," seru Ruswandi.
Tak ketinggalan karakter calon legislatif maupun kepala daerah yang tidak siap kalah. Sementara, Kajari Binjai, M Husein Admaja menjelaskan, apa itu tentang pemilu. Adalah bagaimana suatu negara mencari pemimpin mulai dari tingkat nasional sampai ke daerah.
Jika pemilu serentak ini berhasil, kata Kajari, adalah sebuah pengalaman dan menjadi catatan baru dalam sejarah Indonesia. "Kalau berhasil menjadi contoh dan warisan sejarah yang bagus. Jika gagal, menjadi catatan dan noda dalam kehidupan berbangsa serta bernegara ," seru mantan Kajari Prabumulih ini.
"Saya berharap pemilu 2024 dapat menghasilkan kualitas dan kuantitas yang baik serta tidak mengorbankan rakyat demi kepentingan pemilihan," tukasnya. (red)
