Langkat, Wahananews.co | Mewakili Wali Kota Binjai, Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi menghadiri Kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), bertempat di Aula Raja Inal Siregar Lt. 2 Kantor Gubsu, Jumat (14/2/2025).
High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Utara diselenggarakan dengan tujuan memperkuat sinergi berbagai pihak yang terlibat, serta memutuskan langkah strategis dalam pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1446 H dan ketahanan pangan Sumatera Utara.
Baca Juga:
Sidak RSUD Djoelham, Wawako Binjai Pastikan Semua Pelayanan Setara
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara Surya, mengimbau kepada setiap Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan Program Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) dalam upaya mengendalikan inflasi. “Setiap daerah yang produksi pertaniannya telah mengalami surplus, bisa membantu ataupun menyuplai daerah-daerah yang defisit," ucap Wagub Sumut.
Selanjutanya, Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam hal ini juga menegaskan, pengendalian inflasi juga perlu dilakukan melalui penyelenggaran pasar murah. Peyelenggaran pasar murah ini diperlukan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga, dan diperlukan sinergi antara kabupaten/kota, Bulog, produsen, dan distributor.
"Pengendalian inflasi dalam jangka pendek yang harus dilakukan ke depannya dengan melakukan gerakan pasar murah serentak, menanam serentak, penurunan inflasi serentak, dan pangan murah serentak," ujarnya.
Baca Juga:
Wakil Wali Kota Menerima Audiensi Dengan Forum Kerukunan Umat (FKUB)
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Rudy Brando Hutabarat menyampaikan bahwa strategi dalam pengendalian inflasi yang tepat dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta melindungi rakyat kecil dan pada akhirnya dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat.
“Februari 2025, Sumatera Utara mengalami deflasi sebesar -0,63% (m/m), atau secara tahunan mengalami inflasi sebesar 0,73% (y/y). Deflasi tersebut disebabkan karena adanya penurunan tarif listrik dan lebih terkendalinya harga pangan," kata Kepala Perwakilan BI.
Keterjangkauan harga dapat dilakukan dengan terselenggaranya gerakan pasar pangan murah, yang terlaksana sebanyak 74 kali hingga 12 Maret 2025. Kemudian ketersediaan pasokan, dengan memastikan kelancaran produksi dalam menghadapi HBKN dan program selanjutnya adalah kelancaran distribusi, yakni dengan melakukan sidak pasar dan distributor sebanyak 73 kali.
Dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1446 H, perwakilan BI mengatakan pemerintah daerah telah melakukan kolaborasi dan sinergi dengan melakukan program 4K yaitu, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, Keterjangkauan harga dan Komunikasi efektif.
Kegiatan ini dihadiri Sekdaprov Sumatera Utara Muhammad Armand Effendy Pohan, Forkopimda se-Sumatera Utara, Kepala BPS Sumut, Kepala Bulog yang diwakili, serta seluruh kepala daerah dan perwakilan kepala daerah se-Sumut.[red]
